Rabu , 20 Oktober 2021
Cloud Hosting Indonesia
Sepakat Berdamai, Kejatisu Hentikan Penuntutan Kasus Ucok Lumban Gaol
Sepakat Berdamai, Kejatisu Hentikan Penuntutan Kasus Ucok Lumban Gaol

Sepakat Berdamai, Kejatisu Hentikan Penuntutan Kasus Ucok Lumban Gaol

DAIRIPOS, MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penghentian penuntutan terhadap tersangka kasus pelaku ‘Hoax’ Ucok Lumbangaol, Rabu (2/9/2020).

Penghentian penuntutan oleh pihak Jaksa Kejati Sumatera Utara (Kejatisu) dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejatisu memfasilitasi kembali pertemuan antara pihak korban dalam hal ini Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu dengan pihak pelaku yakni tersangka Ucok Lumban Gaol untuk menegaskan kembali sudah adanya perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak di Kantor Kejatisu di hari yang sama. Dimana diketahui sebelumnya, sudah pernah ada perdamaian antara kedua pihak dingtingkat penyidik, Polda Sumut.

“Kasus ini sudah P21 oleh pihak penyidik yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sidikalang dimana lokusnya di Dairi, setelah difasilitasin oleh JPU dari Kejatisu dari pihak korban dalam hal ini Bupati Dairi dengan besar hati mau memaafkan si tersangka, maka kita sebagai JPU tentu harus menyikapinya terlebih ini merupakan delik aduan absolut yang mana jika pelapor dalam hal in Bupati Dairi menarik laporannya maka tahap penuntutan ini dapat dihentikan di tingkat Kejaksaan. Untuk itu kita perlu menghadirkan langsung pihak korban untuk mendapatkan penegasan kembali tentang perdamaian yang sudah pernah dilakukan saat di Polda Sumut tempo hari,” terang Kajari Sidikalang, Syahrul J. Subuki, SH., MH saat ditemui di Kajati Sumatera Utara, Rabu (2/9/2020).

Syahrul juga menyampaikan, penghentian penuntutan terhadap tersangka Ucok Lumban Gaol dalam kasus ini, tidak terlepas dari asas restoraktif justice yang diatur oleh Peraturan Jaksa Agung (Perja) yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Jaksa agung yaitu Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang diterbitkan tertanggal 21 Juli 2020 kemarin untuk kasus-kasus pidana ‘tertentu’ bahwa sebisa mungkin dengan syarat-syarat tertentu bahwa sebuah perkara itu tidak semestinya harus naik ke meja pengadilan karena itu akan membuang-buang waktu dan membuang energi dan sebagainya dan ini juga sejalan dengan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan ini sejalan juga dengan tuntutan masyarakat seperti kasus yang pernah terjadi seorang Ibu harus di penjara karena hanya mengambil buah coklat.

“Begitu juga dengan kasus ini, tentu kita melihat kebesaran hati Bupati Dairi, tidak menginginkan kasus ini naik, karena ada hal yang lebih penting dari itu yakni kerja-kerja dalam membangun Dairi agar tidak terganggu,” terang Syahrul.

BACA JUGA :

Tentang Novel Sinaga

Baca Juga

bupati dairi eddy berutu

Hore, Alokasi Transfer Daerah Tahun 2022, DAK Fisik ke Dairi Tertinggi Ke-2 se Sumut

DAIRIPOS, Kabupaten Dairi – Alokasi Transfer Dana Desa/ DAK Non Fisik/ DAK Fisik Tahun Anggaran …

Bupati Resmikan Bumdes di buntu raja di

Resmikan Bumdes, Bupati Dairi ingin Pengelolaan Air Minum di Desa Terus Dikembangkan

DAIRIPOS, SINEHU – Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu meresmikan Bumdes Martabe Desa Buntu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Cloud Hosting