Trustpilot
Sabtu , 4 Desember 2021
”Iklan
”Iklan”Iklan ”Iklan
PESADA-1
PESADA (Perkumpulan Sada Ahmo)

PESADA Desak Pemerintah Penuhi Hak Petani Perempuan dan Penghapusan Pemiskinan Perempuan

DAIRIPOS, SIDIKALANG – Dalam laporan jurnal yang dikeluarkan oleh PESADA (Perkumpulan Sada Ahmo) Kabupaten Dairi, terungkap bahwa Perempuan Petani dan Perempuan Pedesaan belum terpenuhi hak kesetaraan gender khususnya di wilayah Kabupaten Dairi.

Dari data yang dirilis oleh PESADA dalam laporannya pada WCC Sinceritas-PESADA, diungkapkan bahwa perempuan sangat rentan terdampak paling buruk dibanding laki-laki mengingat konstruksi patriarki yang sangat kuat di masyarakat adat. Kedua, terdapat juga ketimpangan akses dan control yang dimiliki laki-laki dibandingkan denganperempuan terhadap sumberdaya publik.

“Terdapat 190 kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) pada tahun 2020 – 2021, dimana paling banyak kasus KDRT, kemudian disusul KtP di arena publik, KtP terhadap anak perempuan dan kekerasan dalam pacaran, serta Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Online. Di Sumatera Utara dimana budaya adat patriarki yang memposisikan perempuan pedesaan tidak berdaya oleh nilai-nilai adat yang tidak sensitif terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan, perempuan pedesaan/ adat yang mengalami kekerasan,” ungkap Dinta SolinDirektur Eksekutif PESADA, kepada tim redaksi Dairi Pos, Selasa (26/10/2021).

Ia menyampaikan saat ini pihaknya (PESADA) sedang intens turun ke akar rumput untuk gerakan ekonomi rakyat yang setara gender, inklusif dan berkelanjutan; dan penguatanketerwakilan dan kepemimpinan perempuan & kelompok minoritas, untuk perlawanan terhadap patriarki, fundamentalisme, primordialisme dan oligarki mulai dari pedesaan dan di lembaga adat dan agama. Termasuk penguatan ekonomi perempuan pedesaan yang mayoritas adalah petani pangan agar mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak khususnya pemerintah.

Terkait hal ini, Dinta Solin menyerukan seraya mendorong Pemerintah agar meninjau ulang kebijakan sektor pangan seperti Food Estate yang dinilai tidak berkelanjutan, untuk melibatkan Petani Perempuan dan bukan hanya menguntungkan korporasi dengan mengembangkan kebijakan pangan. Meminta agroekologi yang berpihak kepada Petani Perempuan sebagai subjek dalam membangun kedaulatan pangan yang sehat, lokal, lestari dan adil.

Pihaknya juga meminta Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk memastikan pemenuhan pelayanan hak-hak dasar bagi Perempuan Pedesaan, PerempuanPetani, Perempuan Miskin dan Kelompok Minoritas; serta menerapkan kebijakan afirmatif untuk mendorong kesetaraan akses dan kontrol terhadap sumberdaya,
serta meningkatkan kepemimpinan perempuan di arena publik.

“Dan menghimbau Komunitas Adat dan masyarakat agar memberikan perlindungan bagi Perempuan Adat yang mengalami kekerasaan berbasis gender dan terbuka untuk melakukan perubahan terhadap aturan adat yang diskriminatif terhadap perempuan, khususnya hak-hak perempuan atas tanah dan bebas dari KDRT maupun kekerasan seksual. Penuhi Hak Petani Perempuan dan Perempuan Pedesaan untuk Penghapusan Pemiskinan Perempuan,” pungkas Dinta Solin.*

”Iklan”Iklan”IklanINVESTASI DAIRI POS

Tentang Novel Sinaga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

”Iklan”Iklan