Sabtu , 24 April 2021
Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Penerima Bantuan PKH Bisa Dipenjara

DairiPos – DAIRI – Dilansir dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), bps.go.id jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 ada 24,79 juta dengan jumlah di perkotaan 9,86 juta dan di perdesaan 14,93 juta. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan serta menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, Kementerian Sosial sudah melaksanakan pogram Program Keluarga Harapan ( PKH). Program ini merupakan pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga-keluarga miskin yang sudah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Target utama dari PKH ini adalah ibu hamil serta anak-anak dari keluarga miskin. Manfaat PKH juga diperuntukan bagi warga disabilitas dan warga lansia.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

“DR.Eddy Keleng Ate Berutu, berdiskusi langsung dengan Juliari Batubara terkait program Kementerian Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkanberbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan  pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Dalam prakteknya dilapangan, banyak ditemukan bahwa program ini tidak tepat sasaran, dibanyak wilayah Indonesia warga yang seharusnya bisa mendapatkan program ini tidak tercatat, sebaliknya ditemukan juga ada keluarga mampu yang mendapatkan dan masuk sebagai penerima program tersebut.

Kabupaten Dairi merupakan salah satu wilayah yang memanfaatkan program tersebut untuk bisa menganggkat taraf hidup masyarakat. Di era pemerintahan yang baru, Program Keluarga Harapan ini menjadi salah satu sorotan penting bagi Pemerintah Kabupaten Dairi yang dipimpin oleh DR.Eddy Keleng Ate Berutu. “Program ini tidak boleh kita maknai hanya sekedar memberikan bantuan bagi masyarakat kurang mampu, program ini selain bisa membantu saudara kita yang kurang mampu, juga harus kita manfaatkan untuk menguji mental kita bermasyarakat seperti revolusi mental yang di canangkan jokowi” dalam hal Revolusi Mental ini Bupati dairi menambahkan “bagi kita atau bagi masyarakat yang sudah mampu, jangan sekali – kali memanfaatkanprogram ini, biarkan saudara kita yang kurang mampu, karna itu hak mereka, itu bagian kecil dari memaknai Revolusi Mental” ucap Eddy.

Bupati Dairi berharap kepada warga yang mendapatkan bantuan PKH dan yang merasa telah mampu diharapkan mengundurkan diri dengan cara membuat surat penyataan tertulis di atas kertas bermaterai dan diserahkan kepada pendamping PKH. “hal ini perlu saya sampaikan karena kita semua tidak mau ada masyarakat kita yang terkena sanksi hukum akibat perbuatan yang tidak Fair terhadap program ini” Tutup Eddy Berutu.

Diketahui bahwa bagi warga penerima PKH yang telah mampu tetapi masih menerima bantuan PKH dan tidak mengundurkan diri dapat dikenakan Undang-Undang 13 tahun 2011 seperti yang dijelaskan BAB VIII KETENTUAN PIDANA yang berbunyi:

Pasal 42 Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 43 (1) Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dihubungi ditempat berbeda, Ombudsman RI meminta Kementerian Sosial melakukan graduasi masyarakat penerima Program Keluarga Harapan secara sistemis. Kepala Keasistenan 7 Ombudsman Sobirin mengatakan, graduasi secara sistemis perlu diterapkan karena masih banyak penerima PKH yang sudah sejahtera namun masih menerima bantuan. “Ketika warga sudah menjadi mampu, sudah naik kelas, proses graduasinya lebih sistematis karena banyak warga yang sudah mampu itu dia enggan melakukan graduasi atau enggan keluar dari prgoram PKH,” kata Sobirin saat dihubungi via Seluler. /axl/

Tentang DP02

Baca Juga

Gelar Dialog Kerukunan Antar Anak Bangsa, Bupati Dairi Ajak Semua Pihak Menjaga Silaturahmi

SIDIKALANG – Bupati Dairi Dr Eddy Keleng Ate Berutu, Minggu (15/11/2020) membuka kegiatan dialog kerukunan antar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *