Trustpilot
Jumat , 3 Desember 2021
”Iklan
”Iklan”Iklan ”Iklan
rohani manalu

Dairi Prima Mineral Diberikan Waktu 30 Hari Melakukan Perbaikan

Sidang Adendum yang di lakukan tim komisi Penilai Amdal Pusat  (KPA) pada tanggal 27 Mei 2021 yang lalu memutuskan kepada Pemrakarsa (DPM) diberikan waktu selama 30 hari kerja untuk melakukan perbaikan.

Ada 27 point yang harus kembali diperbaiki diperjelas, diperdalam, ditinjau dan termasuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah sehubungan dengan pelaksanaan rencana kegiatan antaran lain komisi bendungan keamanan bendungan limbah, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat berkaitan dengan keamanan TSF sesuai berita acara rapat komisi penilai amdal pusat pembahasan adendum analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL) RKL, RPL tipe A PT DPM rencana kegiatan pertambangan seng dan mineral dan timbal di kabupaten Dairi, Propinsi Sumut oleh PT DPM (terlampir)

Ada informasi yang beredar bahwa YDPK dituding menghentikan proses izin DPM dengan mengumpulkan tanda tangan 1500 KTP dan berita ini disebar luaskan tanpa ada bukti yang valid dan di gencarkan oleh Media Gajah Toba News termasuk surat Camat Silima Punggapungga tertanggal 19 Oktober 2021  turut melampirkan surat tersebut kepada YDPK tanpa konfirmasi ke pihak YDPK sama sekali.

Perlu di catat dan di pahami bahwa sepenuhnya  kewenangan persetujuan lingkungan hidup ada ditangan KLHK bukan YDPK. KLHKlah yang menentukan apakah layak atau tidak layak untuk memberikan izin lingkungan kepada DPM.

YDPK memiliki dokumen pengesahan pendirian badan hukum berdasarkan. Keputusan Mentri Hukum dan hak azasi manusia( Kemenkumham) RI  Nomor AHU_0006467.A.H.U 01.04 tahun 2018 dan surat keterangan domisili no 470/472/X1/2019 dari Kelurahan Parongil (terlampir) sebagai legalitas keberadaan YDPK tidak seperti yang dituduhkan oleh pihak yang kami anggap tidak bertanggung jawab.

Dan dibawah ini turut kami lampirkan beberapa catatan penting mengapa harus menolak Adendum Andal RKL, RPL Tipe A PT DPM. Kajian ini tidak tanpa dasar atau asal asalan, bersama sekretariat advokasi tambang kami bekerjasama dengan ahli bendungan limbah internasional Dr Richard Meehan dan ahli hidrologi internasional Dr Steve Emerman yang melakukan kajian terhadap adendum andal PT DPM.

Sudah puluhan tahun kita hidup berdampingan, aman dan tentram. Mari kita tidak menjadi terpecah pecah dan setiap warga negara dan organisasi berhak  mengeluarkan pendapat, mendapatkan rasa aman dan menolak kehadiran sebuah perusahaan bahkan pembangunan yang berpotensi abai terhadap keselamatan warga sesuai UU lingkungan hidup no 32 tahun 2009, UU HAM No 39 tahun 1999, UU     keterbukaan informasi publik No 14 tahun 2008 dan konsititusi tertinggi UUD 1945.

#Salam sehat dan lestari#

PENULIS : ROHANI MANALU

  • Penulis saat ini berprofesi sebagai Koordinator Advokasi YDPK
”Iklan”Iklan”IklanINVESTASI DAIRI POS

Tentang Dairi Pos

Baca Juga

doa doa ditautkan masyarakat tolak tambang pt dpm untuk keberlanjutan hasil pertanian (3)

Doa-Doa Ditautkan Masyarakat Tolak Tambang PT DPM untuk Keberlanjutan Hasil Pertanian

DAIRIPOS, SILIMA PUNGGA-PUNGGA – Puluhan warga Desa Bongkaras, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi melakukan doa …

dairipos pelantikan pejabat eselon di pemkab dairi

Ramai Hastag #KamiPadamu di Medsos saat Sekda Leonardus Diganti

DAIRIPOS, SIDIKALANG – Pasca pelantikan pejabat Eselon II di lingkup Pemkab Dairi, berbagai aplikasi medsos …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

”Iklan”Iklan