Jumat , 23 April 2021

Bupati Eddy Berutu Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020

SIDIKALANG – Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020 melalui video conference yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada Kamis (22/10/2020). 

Bupati Dairi mengikuti Rakornas tersebut melalui video conference dari ruang kerjanya yang didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Ir. Efendi Berutu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Oloan Hasugian, ST, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Dekman Sitopu, SE, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Ir. Hotmaida Butar Butar, MT, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi Lipinus Sembiring dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dairi Asi Matanari.

Rakornas Pengendalian Inflasi tersebut dibuka oleh Presiden Indonesia Joko Widodo yang turut dihadiri oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. Presiden Indonesia dalam arahannya melalui video conference mengatakan kondisi perekonomian Tahun 2020 sangat berbeda dibanding dengan pada tahun sebelumnya. 

“Kali ini kita dituntut mampu mempertahankan tingkat Inflasi agar tidak terlalu rendah. Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus pada produsen untuk tetap berproduksi”, tutur Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa saat ini menjaga keseimbangan menjaga suplai sangat penting agar disaat perekonomian sudah pulih dan daya beli masyarakat sudah kembali normal tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga. Presiden berharap kebijakan pengendalian Inflasi tidak hanya fokus pada pengendalian harga tetapi juga daya beli masyarakat harus tetap terjaga. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah Pusat telah menyalurkan skema program perlindungan sosial dan yang bersifat kes transfer mulai dari PKH, Bantuan Sosial tunai, BLT Dana Desa, kartu prakerja, subsidi gaji, Bantuan Sosial produktif untuk bantuan modal UMKM. 

“Dengan berbagai skema bantuan sosial tersebut diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya suplai” pungkas Beliau.

Menteri Keuangan dalam rakornas tersebut menyatakan inflasi kali ini banyak disebabkan oleh pandemi Covid-19 karena banyak para investor yang masih tidak berani melakukan investasi. Pemulihan ekonomi bantuan Pemerintah dalam kegiatan sosial sudah disebarkan hampir total Rp. 203 Triliun. Diperlukan pendistribusian anggaran dari Daerah segera terserap secepat mungkin, agar perputaran ekonomi di masyarakat tetap dapat berjalan. Sementara, Menteri Koperasi dan UKM juga menegaskan saat krisis terjadi pada tahun 1998 sektor UMKM menjadi pahlawan ekonomi. 

“Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 kali ini pun kita diuji. Mari kita buktikan dengan berkolaborasi bersama dengan UMKM, kita mampu melewati krisis”, pungkas Teten Masduki.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyatakan di tengah-tengah situasi seperti ini semua pihak dan stakeholder terkait diminta untuk  dapat menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok agar tidak terjadi lonjakan. 

“Kita harus sama-sama kompak. Kita berbeda dari Negara lain, kita negara demokrasi. Sistem ini membuat pemerintah harus bekerja sangat keras untuk mengendalikan semuanya, kita berkolaborasi dengan daerah. Hal ini yang membuat Pusat dan Daerah untuk tetap menjaga konsistensi daya beli masyarakat,” ucap Tito. (Admin)

Tentang DP02

Baca Juga

Bupati Eddy Berutu Sampaikan Rancangan KUA Dan PPAS Tahun Anggaran 2021

SIDIKALANG – Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu menyampaikan Nota Pengantar rancangan Kebijakan Umum …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *